Ekonomi Syariah

Perkembangan ekonomi syariah di dunia secara nyata dimulai sejak berdirinya Bank Pembangunan Islam (Islam Development Bank-IDB) tahun 1975, sedangkan perkembangannya di Indonesia dimulai sejak berdirnya bank Syariah Muamalat Indonesia atau yang lebih popular dengan sebutan Bank Muamalat Indonesia (BMI) tahun 1992. Memasuki usia remaja umur perkembangan ekonomi syraiah di Indonesia, tercatat sudah ada belasan bank, belasan perusahaan asuransi, belasan emitmen obligasi, beberapa reksadana, beberapa lembaga bisnis,lembaga pegadaian, baik menyeluruh ataupun parsial, mengeluarkan produk atau layanan dengan kesesuaian syariah yang direkomendasi atau disertifikasi oleh Dewan Syariah Nasioanl Majelis ulama Indonesia (DSN MUI) dan kemudian didampingi serta dikembangkan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) ataupun Tim Ahli DSN MUI.

Syariat islam sesungguhnya telah menjadi landasan kehidupan masyarakat Nusantara jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbentuk. Bahkan Pancasila, sebagai dasar Negara, memasukkan nilai-nilai islam dengan subtansinya walaupun memang islam lebih universal dibandingkan Pancasila. Penerapan syariat islam di dalam masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menjadi suatu polemic yang berkepanjangan sejak berdirinya NKRI. Terlepas dari didukung tidanya penerapan syariat islam di NKRI, gerakan ekonomi syariah umat islam di Indonesia terus mengalami penguatan sejak berdirinya BMI. Bahkan pasca kritis 1997-1998 penguatnya semakin signifikan berdirinya Bank Syariah Mandiri (BSM) yang diikuti oleh Unit-Unit Usaha Syariah di Bank-bank konvensional.

Ketika Undang-Undang Perbankan Syariah sangat minim mengatur, DPS di Bank Syariah membuat opini-opini syariah yang busa dipakai secara internal oleh Bank Syariah bersangkutan. Ketika Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) belum mempunyai aturan mengenai penerbtan obligasi syariah, DSN MUI mengeluarkan fatwa-fatwa. Hal yang sama juga terjadi pada lembaga-lembaga keuangan nonbank dibawah Departemen Keuangan (Depkeu). DSN MUI mengeluarkan fatwa-fatwa yang bisa dipakai sebagai acuan umum pengaturannya. Depkeu khususnya direktorat asuransu, sudah mulai menerbitkan aturan-aturan dan petunjuk=petunjuk pelaksanaan bagi asuransi yang membuka cabang-cabang ekonomi syariah.

Perjalanan dan perlintasan ringkas perkembangan ekonomi syariah di Indonesia merupakan sebuah pembuktian bahwa bahkan dengan tidak terlalu akomodatifnya. Pemerintah Indonesia terhadap perkembangan-perkembangan ekonomi Syariah jika dibandingkan dengan Negara tetanggan serumpun seperti Malaisya, para pendukung ekonomi Syariah senantiasa bertambah, baik secata individu maupun institusi, kualitatif dan kuantitatif. Ini berarti, daulah Syariah yang berkembang di dalam kalbu tiap-tiap individu telah diimplementasikan kepada institusi-institusi tempat mereka berkiprah. Pada saat mereka tidak memperoleh rujukannya dari pemerinatah yang seharusnya mengayomi mereka, mereka mencari sujukan yang dibutuhkan dari para ulama, zuama, dan praktisi bidang ekonomi syariah.

Anda ingin mendapatkan materi di atas secara full content???, Anda bisa bergabung di Layanan Membership Kumpulan Tugas akhir / skripsi, Tesis, Tugas Kuliah Secara Online dan Full Content. Klik banner di bawah ini:

Share Your Thoughts